PAJAK PENGHASILAN (PPh) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983

A.    Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang diatur dalam Undang-undang no. 7 tahun 1983 yang mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1984.[1] hal ini sebagaimana penulis kutip dari website bahwa Undang-undang no. 7 Tahun 1984 tentang Pajang Panghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di ubah dengan Undang-undang no. 17 Tahun 2000. Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pajak atas penghasilan (laba) yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan,[2] sehingga ada yang menyebutnya undang tentang pajak penghasilan di atur dalam Undang-undang tahun 1984. Namun adapun pengertian pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Pajak penghasilan terdiri dari dua kata dasar yaitu kata “pajak” dan “penghasilan”, yang masing-masing keduanya mempunyai pengertian tersendiri. Dalam hal ini pajak dapat diartikan sebagai suatu pembayaran wajib yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap harta atau penghasilan yang dimiliki setiap warga Negara.[3] Adapun menurut Andriani yang dikutip Yustinus Prastowo dalam bukunya Panduan lengkap pajak disebutkan pajak adalah “iuran kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.[4]

Adapun definisi pajak menurut syariahsebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadim Zallum sebagaimana penulis kutip dalam buku Pajak menurut Syariah oleh Gusfami bahwa: “Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah swt, kepada kaum muslimin yang kaya untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos  pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka pada kondisi baitu mal tidak ada uang/harta”.[5]

Sedangkan penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. [6]

Dengan demikian pajak penghasilan merupakan pajak terhadap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia atau dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.[7]

Dengan demikian Pajak penghasilan (PPh) merupakan pembayaran wajib yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap penghasilan yang diperoleh baik secara perorangan, PT, CV, penghasilan dari modal dan penghasilan lain hadiah serta pembebasan utang. Pajak penghasilan terdiri dari dua kata dasar yaitu kata “pajak” dan “penghasilan”, yang masing-masing keduanya mempunyai pengertian tersendiri. Dalam hal ini pajak dapat diartikan sebagai suatu pembayaran wajib yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap harta atau penghasilan yang dimiliki setiap warga Negara.[8]

Sedangkan penghasilan merupakan setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan.[9] Sedangkan menurut Imam Wahyutomo mengartikan penghasilan adalah sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis (dengan nama dan dalam bentuk apapun), yang diterima atau diperoleh baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari Indonesia yang dapat dipakai untuk mengkonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. [10]

Hal ini juga sebagaimana menurut Gusfahmi mengartikan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.[11]

            Dalam hal ini, adapun pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan.[12] Dengan demikian Pajak penghasilan (PPh) merupakan pembayaran wajib yang telah ditentukan oleh pemerintah terhadap penghasilan yang diperoleh baik secara perorangan, PT, CV, penghasilan dari modal dan penghasilan lain yang diperoleh dari hadiah atau undian.

B.     Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

            Subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Sedangkan subjek untuk pajak penghasilan adalah orang atau Badan yang memenuhi syarat-syarat subyektif bagi pengenaan pajak.[13] Dalam hal ini, oleh Eko Lasmana menyebutkan bahwa subjek pajak adalah orang atau badan yang memenuhi kewajiban pajak subjektif dalam UU PPh 1984, yaitu:

1.      Orang pribadi atau perseorangan

2.      Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, mengganti yang berhak.

3.       Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), Persekutuan, Perseroan atau Perkumpulan lainnya, Firma, Kongsi, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).[14]

            Imam Wahyutomo, menyebutkan syarat-syarat terhadap subjek untuk pajak penghasilan (PPh), adalah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi, dengan syarat:

-          Bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

-          Yang berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia

-          Orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tetapi memperoleh/menerima penghasilan dari Indonesia. [15]

Untuk Subjek orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia wajib pajak di mulai pada saat dia lahir atau tinggal di Indonesia dan berakhirnya pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Sedangkan bagi sujek orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, namun memperoleh/menerima penghasilan dari Indonesia, maka wajib pajaknya dimulai dari diterimanya penghasialan tersebut samapi pribadi tersebut tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.[16]

2. Warisan, dengan syarat:

Warisan tersebut belum dibagi atau sebagai satu kesatuan, di mana pembayaran pajaknya dikuasakan kepada salah seorang dari penerima warisan sebagai wakil dari penerima waris lainnya.[17]

Dalam hal ini kewajiban pajak terhadap warisan di mulai pada saat timbulnya warisan (pewaris meninggal dunia) dan berakhir ketika warisan tersebut selesai dibagi kepada para ahli warisnya masing-masing.[18]

3. Subyek Badan, dengan syarat:

-          Badan tersebut didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan badan tersebut berbentuk antara lain:

1)      Perseroan Terbatas (PT)

2)      Perseroan Komanditer (CV)

3)      Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)

4)      Firma, Kongsi dan Persekutuan atau Perkumpulan lainnya

5)      Yayasan-yayasan ataubentuk lembaga lain

6)      Koperasi

-          Badan-badan yang tidak berkedudukan di Indonesia (Badan Luar Negeri) tetapi memperoleh atau menerima penghasilan di Indonesia.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT) Lain, dengan syarat:

BUT tersebut dilakukan dalam wilayah Indonesia. Usaha tetap ini dapat berbentuk: agen, Kantor, Perwakilan, Kantor Cabang, Pabrik, Bengkel, Tenaga Ahli dan lain sebagaimanya yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha secara teratur di Indonesia.

Unsuk subjek badan usaha, jika badan usaha tersebut bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan dan akan berakhir badan tersebut dibubarkan atau tidak lagi bertempat di Indonesia. Sedangkan untuk subjek pajak yang didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari Indonesia, maka untuk subjek ini dimulai pada saat badan tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari indonesia dan berakhir ketika tidak lagi memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dalam hal ini oleh Gusfahmi menyebutkan tentang subjek pajak bahwa: “Kalau kita cermati lebih dala dari sisi subjeknya, maka subjek pajak penghasilan jelas tidak dibedakan antara orang muslim dengan non-muslim, sehingga dalam undang-undang ini kaum muslim bisa dikenakan dua kali (double taxs) dengan pembayaran zakat”.[19]

Dalam hal ini selain dari lembaga-lembaga di atas, ada juga di antara lembaga atau badan yang tidak termasuk ke dalam subjek Pajak Penghasilan (PPh), antara lain adalah sebagai berikut:

1.      Badan perwakilan negeri asing.

2.      Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negeri asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :

a.       Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.

b.      Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3.      Oraganisasi Internasional sebagai mana dimaksud dalam keputusan menteri keuangan No. 661/KMK.04./1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagai mana telah diubah terkhir dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat :

a.       Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

b.      Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untnuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4.      Pejabat perwakilan Oraganisasi Internasional sebagai mana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan no 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998, dengan syarat :

a.       Bukan warga Negara Indonesia

b.      Tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.[20]

Dari beberapa pendapat yang telah diutarakan di atas yang berkenaan dengan subjek pajak dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi subjek pajak untuk pajak penghasilan adalah setiap pribadi orang, badan-badan atau lembaga-lembaga atau yayasan yang memperoleh penghasilan atau penambahan kekayaannya baik yang berada di dalam di negeri atau pun yang berada di luar negeri, namun memperoleh penghasilan dari indonesia. Dan berkenaan dengan sujek terhadap pajak penghasilan tidak dibedakan antara orang Islam dengan non-Islam, karena ketentuan-ketentuan dalam perpajakan diatur dalam Undang-undang yang berlaku dari setiap negara.

Dalam hal ini, Subek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh panghasilan. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau memperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

C.    Objek Pajak Penghasilan (PPh)

            Objek pajak penghasilan (PPh) adalah penghasilan, yatu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi dan untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.[21] Dilihat dari pengertiannya di atas, maka objek pajak penghasilan berlaku terhadap semua penghasilan dalam artian tidak terikat terhadap sumber penghasilan tertentu.

            Adapun yang termasuk ke dalam objek PPh dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1.      Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas.

2.      Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3.      Penghasilan dari modal

4.      Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang, dan sebagainya.[22]

            Namun oleh Eko Lasmana merincikan ke empat kategori tersebut di atas sesuai dengan dengan pasal 4 ayat (1) UU PPh telah diberikan uraian mengenai objek PPh antara lain adalah sebagai berikut:

1.      Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, seperti: gaji, upah, honorium, komisi, gratifikasi, uang pensiun, tunjangan hari raya atau tahun baru atau imbalan lain untuk pekerjaan yang dilakukan.

2.      Penghasilan dai kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, laba bruto, usaha, praktek dokter, akuntan, konsultan, notaris, pengacara, arsitek.

3.      Penghasilan yang diperoleh dari modal, seperti: bunga, deviden, royalty dan sewa dari harta, misalnya sewa rumah.

4.      penghasilan lain, seperti: hadiah undian, penghargaan serta keuntungan karena pembebasan utang. [23]

   

Dari objek-objek pajak yang telah disebutkan di atas, hampir semua jenis penghasilan orang atau badan usaha merupakan objek pajak yang sebagiannya juga termasuk dalam kategori wajib zakat, seperti penghasilan terhadap zakat profesi, laba usaha yang akan dikenakan zakat perniagaan dan lain-lain. Namun untuk objek pajak di sini oleh pemerintah tidak membedakan antara penghasilan yang diperoleh secara halal atau haram. Hal ini sebagaimana menurut Gusfahmi yang menyatakan  bahwa: “Pajak penghasilan ini juga tidak mempersoalkan sumber haram atau halal dari penghasilan, seperti bunga bank yang telah difatwakan haram oleh majlis ulama atau penghasilan dari usaha yang jelas haram, seperti perjudian, minuman keras dan sebagainya, dan hal ini jelas bertentang dengan syariat Islam.[24]

            Selain itu beliau juga menyebutkan bahwa masih banyak laobjek pajak penghasilan yang belum sesuai dengan syariat Islam, yaitu pengambilan pajak terhadap hadiah, menurutnya hadiah dalam Islam sangatlah dianjurkan oleh Rasulullah untuk menimbulkan rasa kasih sayang terhadap sesama.[25] Dengan demikian perrlu adanya pengkajian ulang terhadap sistem pajak penghasilan.

Dari beberapa penghasilan yang telah disebutkan di atas adalah termasuk ke dalam objek pajak penghasin. Namun di samping itu ada juga beberapa penghasilan lain yang tidak termasuk ke dalam objek pajak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bantuan sumbangan dan harta hibahan dan termasuk juga dengan zakat
2. warisan
3. Harta yang termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
4. Imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
6. dividen/bagian laba yang diperoleh PT sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/D, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan di Indonesia dengan syarat:

a.       Dividen yang berasal dari laba yang ditahan

b.      Bagi perseroan terbatas, BUMN/D yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badanyang memberikan dividen paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

7. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja atau pegawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
10. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba darai badan pasangan usaha yang didirikan dan dijalankan di Indonesia, dengan syarat:

a.       Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan

b.      Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan penyertaan modal ventura tidak melebihi 10 tahun.

11. Beasiswa
12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh organisasi nirlaba
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu.[26]

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa objek penghasilan adalah semua tambahan ekonomis atau kekayaan yang diperoleh orang pribadi atau badan usaha baik yang bertempat tinggal di Indonesia atau pun di luar Indonesia. Dalam hal ini, tanpa di kecualikan halal haramnya sumber penghasilan tersebut, apakah dari hasil perjudian, minuman keras, rokok dan lain sebagainya.

Namun adanya penghasilan tertentu yang tidak termasuk ke dalam objek pajak, sebagaimana telah disebutkan Herry Purwono di atas. Dari pernyataan Herry Purwono yang berkenaan dengan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah terhadap warisan. Dalam pengecualian terhadap objek pajak tersebut karena adanya pertimbangan dan ketentuan keputusan dari pemerintah atau Menteri Keuangan dan atas ketentuan pasal 4-15 Undang-undang PPh.

D.    Kegunaan dan Manfaat Pajak Penghasilan (PPh)

            Dalam menjalankan kehidupan masyarakat tidak terlepas dari adanya berbagai kebutuhan, yaitu primer seperti pangan, sandang dan papan dan kebutuhan sekunder lainnya bagi masyarakat. Namun dalam hal ini tidak semua individu dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dan dalam hal ini, tidak terlepas dari tanggung jawab negara, dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk mewujudkan eksistensinya sebagai institusi yang menjamin kehidupan sosial masyarakat, pemerintah harus mempuanyai pos-pos pemasok dana, yang kemudian dana-dana tersebut dihimpun dan disimpan dalam baitul mal. Adapun sumber keuangan tersebut dapat dibagi dua yaitu:

1.      Dana non-Sumbangan, yang terdiri dari zakat, kharaj, fa’i, kaffarah, ghanimah, jizyah dan lain-lain.

2.      Dana sumbangan, yang terdiri dari infaq, sedekah, ‘afw (surplus kekayaan orang kaya), wakaf, hadiah, hibah dan lain-lain.[27]

Kedua jenis pemasokan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama dalam kehidupan bernegara, baik itu dalam mengatasi atau mencukupi kebutuhan warga negaranya. Hal ini juga sebagaimana pernyataan dari Akhmad Mujahidin bahwa “negara harus mengambil alih tanggung jawab dan mengorganisasi secara nasional atau memberikan jaminan sosial untuk menghhindari kemungkinan konflik dan untuk memperbaiki efisiensi masyarakat yang lebih baik”.[28] Selain itu juga sebagaimana menurut Zallum yang dikutip Gusfahmi, beliau berpendapat bahwa:

Anggaran belanja negara saat ini sangat berat dan besar, setelah meluasnya tanggung jawab ulil amri dan bertambahnya perkara-perkara yang harus disubsidikan. Kadangkala pendapatan umum yang merupakan hak baitul mal seperti fa’i, jizyah, kharaj, ‘usyur dan khumus tidak memadai untuk anggaran belanja negara, oleh karena itu negara harus mengupayakan cara lain yang mampu menutupi kebutuhan pembelanjaan baitul mal, bail dalam kondisi ada harta atau tidak.[29]

Di samping itu dana tersebut juga dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat seperti untuk pembiayaan keamanan, kesehatan dan pendidikan. Hal ini sebagaimana pernyataan Maliki yang dikutip dari buku Pajak Menurut Syariah oleh Gusfahmi bahwa: “Pajak dipungut karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan dan keseehatan adalah wajib, sedangkan negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib guna mencukupi kebutuhan warga negaranya”.[30]

Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan.[31] Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal.

Adapun Manfaat Bajak adalah sebagai berikut:

1.      Manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor)

2.      Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran untuk pengairan dan pertanian)

3.      Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi).

4.      Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu).[32]

Jadi dapat dijelaskan bahwa fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Namun realita terbesarnya, kegunaan pajak di Indonesia adalah untuk membayar cicilan hutang. Hampir setiap tahun persen penggunaan uang pajak sebagai cicilan hutang cukup besar. Jadi, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu Negara ini terbebas dari hutang Meski ada kasus penyelewengan yang terjadi, tentunya tidak semua para petugas pajak melakukan perbuatan haram tersebut. Hanya orang yang tidak sayang dengan Negara ini yang mau memakan harta yang digunakan untu membayar utang. Dari pengertian pajak dan kegunaannya, dapat dipahami bahwa pajak memiliki potensi yang kuat untuk bisa membayar hutang. Jika Anda orang bijak tentu Anda siap membayar pajak.

---

[1] Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, (Jakarta: PT. Prima Kampus Grafika,1992), hal. 103.

[2] http://digilib.petra.ac.id/img-rep//jiunkpe/s1/eakt/2010/jiunkpe-ns-s1-2010-32406125-14637- pelaporan-chapter1_1_high.jpg, Diakses pada tgl. 20 September 2013.

[3] Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67.

[4] Yustinus Prastowo, Panduan Lengkap Pajak, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hal. 8.

[5]Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 32.

[6] Bohari, Pengantar Hukum Pajak, ……, hal. 67.

[7] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal. 228.

[8] Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 67.

[9] Bohari, Pengantar Hukum Pajak, …, hal. 67.

[10] Imam Wahyutomo, Pajak, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994), hal. 27.

[11] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal 231.

[12] Imam Wahyutomo, Pajak, …, hal. 27.

[13] Ibid, hal. 27.

[14] Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, …, hal. 106.

[15] Imam Wahyutomo, Pajak, …, hal. 28.

[16] Gunadi, PM John L Hutagaol at.all, Perpajakan, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1991), hal. 8.

[17] Imam Wahyutomo, Pajak, …, hal. 28.

[18] Gunadi, PM John L Hutagaol at.all, Perpajakan, …, hal. 10.

[19] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal. 231.

[20] Imam Wahyutomo, Pajak, …, hal. 30.

[21] Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, …, hal. 112.

[22] Gunadi, PM John L Hutagaol at.all, Perpajakan, …,  hal. 15. 

[23] Eko Lasmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, …,, hal. 28.

[24] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal. 231.

[25] Ibid, hal. 231.

[26] Herry Purwono, Dasar-dasar Perpajakan dan Akutansi Pajak, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 91.

[27] Akhmad Mujahidin, Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007),      hal. 107.

[28] Ibid, hal. 113.

[29] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal. 187.

[30] Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, …, hal.187.

[31] Imam Mukhlis. Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Makalah yang  Di sampaikan pada acara seminar perpajakan yang diselenggarkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, tanggal 29 April 2010.

[32] Yustinus Prastowo.  Panduan Lengkap Pajak. (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009), hal 124